Millenial cakupannya termasuk di periode saya sendiri, lahir di tahun '81 tentunya menjadikan saya generasi millenial. Beberapa pertimbangan mengenai politik tentu menjadi perhatian saya semenjak masa SMA-Kuliah hingga kini, dengan kemenarikan terhadap kebijakan publik baik bersifat makro maupun mikro terutama mengenai HAM, Ekonomi, maupun politik itu sendiri.
Menimbang dari periode pemilu 2014 lalu, saya sudah menyatakan penilaian terhadap pemilu, capres dan cawapres di pihak Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dalam hal ini, yang menjadi perhatian adalah pemikiran, perilaku, tanggapan, dan konsistensi yang dijalaninya. Baik terhadap apa yang dia ketahui dan disampaikan maupun tulisannya (Pak Jokowi tidak punya hal ini).
Melihat proses sebelumnya di pemilu 2019 ini, yang saya berharap pemilu diadakan per 10 tahun saja! Toh kalau ada Presiden yang ber keputusan salah, miss manajemen, miss komunikasi, tidak konsisten terhadap kebutuhan masyarakat, dst. Tentu saya kira Legislatif (MPR & DPR) bisa mengambil tindakan tertentu untuk meminta penjelasan dan pertanggung jawaban pihak Eksekutif dan Yudikatif sebagai perwakilan mata dan suara masyarakat. Jadi dikembalikan kepada proses pemilu 2019, saya menilai hingga Debat Capres-Cawapres 1 kemarin. Masihlah belum mengeluarkan pemikiran yang sebenarnya (bahkan tanpa kisi-kisi dan contekan tentunya).
Menjadi keprihatinan adalah, bagaimana sebenarnya ketika mereka dipertandingkan didalam arena Debat tersebut? Siapa dia, dan bagaimana menyampaikan pendapat dan menyanggah pertanyaan atau debat dari pihak lain. Dalam hal ini, bukan saja pembahasan yang minim masalah kebangsaan (Pak Jokowi), juga masalah penyelesaian konflik yang sebenarnya di masyarakt berupa hukum, hak, keadilan, penyelesaian konflik, dst. Tidak ada pembahasan yang menyentuh hingga akarnya. Walaupun sempat dibahas oleh Pak Prabowo dan Mas Sandi, tetapi pembahasan terbatas oleh teknis Debat yang bukan Debat dan tidak ada Perdebatan disitu, hingga akhirnya saya berdebat didalam alam fikir sendiri!?
Padahal kita perlu mendapatkan perdebatan mengenai Hak keadilan seperti kasus yang disampaikan Bang Sandi dimana pasir yang digunakan untuk menanam manggrove menjadi suatu kasus. Atau pertanyaan Pak Prabowo mengenai Mentri di kabinet Pak Jokowi yang tumpang tindih dan bertabrakan di pendapat serta kebijakan dan digoreng dimedia hingga masyarakat bertanya-tanya ada apa ini, dan kenapa tetap Impor? Apakah hal ini kebijakan Mentri semata, atau ada kepentingan dibalik pemerintah sekarang?
Perlunya menggugat ide Pak Prabowo mengenai status Hak keadilan mengenai kasus '98 dari pasukan Mawar yang perlu dibuat sidang di Makamah? Kita tidak perlu opini atau teks! Kita perlu Konkrit! Tolong jadikan Debat ke dua menjadi Debat yang benar-benar ber Debat! Tidak perlu iklan, tidak perlu sampah soal Waktu...
Karena mereka akan menghabiskan waktu 5 tahun masyarakat yang akan datang, bukan pemberian jaminan investasi Hutang.
#DebatCapresCawapres #JokowiAmin #PrabowoSandi #Millenial #Indonesia #Pemilu
Komentar